Ekonom Peringatkan Dampak Kenaikan Harga Energi terhadap Inflasi Nasional

JAKARTA — Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengingatkan bahwa kenaikan harga LPG dan BBM non-subsidi berpotensi menambah inflasi nasional sebesar 0,1 hingga 0,3 persen. Peringatan tersebut disampaikan di Jakarta pada Selasa (21/4/2026), menyoroti risiko dinamika harga energi global terhadap daya beli masyarakat dan momentum pemulihan ekonomi.

Fakhrul menjelaskan dampak langsung terhadap inflasi dalam jangka pendek memang relatif moderat. Namun, pemerintah tetap membutuhkan langkah mitigasi kebijakan yang terukur agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi ke depan.

"Kenaikan LPG 12 kilogram dan BBM non-subsidi berpotensi menambah inflasi sekitar 0,1 hingga 0,3 persen. Hal ini tergantung besaran kenaikan dan kecepatan transmisi ke sektor lain seperti transportasi dan logistik," ujar Fakhrul.

Rentan Menekan Kelas Menengah

Tekanan harga energi dinilai tidak hanya berhenti pada angka inflasi, tetapi berpotensi merambat ke berbagai sektor vital. Risiko ini akan semakin meningkat apabila kenaikan turut terjadi pada energi bersubsidi yang selama ini menopang stabilitas harga.

Fakhrul menyoroti kelompok kelas menengah urban sebagai pihak yang paling rentan terdampak kebijakan ini. Kelompok tersebut umumnya menjadi pengguna utama BBM non-subsidi, namun tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos).

"Mereka berada di posisi rentan karena tidak mendapat perlindungan bansos, tetapi sangat sensitif terhadap kenaikan biaya hidup. Padahal, dalam struktur ekonomi nasional, kelas menengah berperan sebagai penopang konsumsi domestik," jelasnya.

Strategi Mitigasi dan Bantalan Kebijakan

Dari sisi kebijakan, pemerintah dinilai perlu mengedepankan pendekatan yang lebih terarah dan memperkuat komunikasi publik. Penyesuaian harga energi harus diposisikan sebagai langkah struktural, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap gejolak global.

Fakhrul juga mendorong penerapan skema bantalan kebijakan spesifik atau targeted cushioning. Langkah ini bisa diwujudkan melalui penguatan transportasi publik serta pemberian insentif bagi sektor logistik guna menahan lonjakan biaya distribusi.

Ia turut mengingatkan adanya potensi efek lanjutan (second-round effect) dari kenaikan harga energi terhadap komoditas lain seperti pangan dan jasa. Dengan kondisi geopolitik global yang dinamis, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.

Pemerintah diharapkan terus menyempurnakan penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran. Pendekatan tersebut perlu dilengkapi kebijakan perlindungan daya beli kelas menengah untuk memastikan ekonomi nasional tetap berjalan stabil tanpa mengorbankan masyarakat terdampak.