BPJPH Dukung BPS Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Ekosistem Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan komitmennya untuk mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan saat menerima kunjungan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Sinergi tersebut bertujuan memperkuat basis data nasional yang akurat dan terintegrasi terkait pengembangan ekosistem halal.

Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa pengelolaan data yang terintegrasi sangat penting bagi pemerintah. Data tersebut menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, khususnya untuk implementasi kewajiban sertifikasi halal. Pihaknya akan terus bertukar dan memutakhirkan data dengan BPS agar berdampak positif bagi ekonomi nasional.

"Momentum sensus ini adalah peluang strategis untuk memperkuat pemetaan pelaku usaha halal di Indonesia," ujar pria yang akrab disapa Babe Haikal tersebut. Sebagai bentuk dukungan konkret, BPJPH akan mengerahkan sekitar 124 ribu orang pendamping Proses Produk Halal (PPH). Ribuan pendamping ini akan bertugas membantu proses pemutakhiran data secara langsung di lapangan.

Apresiasi BPS atas Fasilitas Mutakhir BPJPH

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kolaborasi dengan BPJPH yang telah terjalin baik sejak tahun lalu. Dalam kunjungan kerja tersebut, Amalia juga berkesempatan melihat langsung fasilitas laboratorium BPJPH. Ia memuji peralatan laboratorium yang dinilai sangat modern dan mutakhir.

Menurut Amalia, fasilitas tersebut menjadi bukti keseriusan BPJPH dalam membangun sistem berbasis teknologi yang efisien. "Ini membuktikan keberhasilan BPJPH di bawah kepemimpinan Babe Haikal sebagai badan yang super strategis," ungkap Amalia.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Amalia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai bulan Mei hingga Agustus 2026. Sensus berskala nasional ini akan melibatkan berbagai sektor usaha di seluruh Indonesia. Pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala, baik di Jakarta maupun di berbagai daerah lainnya.

Pemutakhiran tersebut juga akan menyasar tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) minimal di 30 kota. Sebagai penutup, Kepala BPS mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.