UNESCO Dorong Pengembangan AI Berbasis HAM dan Etika Global

Asisten Direktur Jenderal Sosial dan Ilmu Humaniora UNESCO, Gabriela Ramos, menegaskan pentingnya standar global berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengembangan Kecerdasan Buatan (AI). Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi CSIS Digital Tech Lecture Series di Jakarta pada Rabu (22/4/2026). Langkah tersebut dinilai krusial guna menyeimbangkan pesatnya inovasi teknologi dengan perlindungan etika masyarakat.

Menurut Gabriela, meskipun AI mampu memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM), teknologi ini juga membawa risiko besar. Risiko tersebut terutama berkaitan dengan keadilan dan akuntabilitas apabila tidak dikelola melalui regulasi yang ketat. "AI dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, namun juga bisa menggantikan peran manusia," ujar Gabriela.

Ancaman Kesenjangan dan Bias Algoritma

Berdasarkan data yang dipaparkan UNESCO, saat ini sekitar 95 persen perusahaan di seluruh dunia telah mengintegrasikan AI dalam operasional mereka. Transformasi digital yang masif ini memang membawa efisiensi dan inovasi ekonomi yang sangat signifikan.

Meski demikian, Gabriela memperingatkan adanya ancaman nyata di balik kemajuan operasional tersebut. Potensi bias algoritma dan pelebaran kesenjangan sosial dinilai sangat mungkin terjadi jika aspek etis diabaikan oleh para pengembang teknologi.

Tata Kelola Berpusat pada Manusia

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ketiadaan pengawasan berstandar internasional membuat perkembangan AI berisiko merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola komprehensif yang memastikan teknologi pintar ini tetap berpusat pada manusia (human-centric).

Diskusi yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) tersebut turut menggarisbawahi pentingnya sinergi berbagai pihak. Kolaborasi antara pengembang teknologi, pemerintah, dan organisasi internasional dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan yang adil dan transparan tanpa menghambat inovasi.