Bappenas dan UNFPA Luncurkan Program Kerja Sama Siklus 11 Dukung Indonesia Emas
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) resmi meluncurkan Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama (CPIP) Siklus 11 di Jakarta pada Selasa (21/4). Program untuk periode 2026-2030 ini bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan kerja sama ini sangat penting untuk mendukung implementasi instrumen global. Fokus utamanya adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), pembangunan kesehatan reproduksi, dan penguatan kesetaraan gender.
Menekan Angka Kematian Ibu
Saat ini, Indonesia telah mencapai 62 persen target SDGs. Meski demikian, pencapaian target kesehatan seksual dan reproduksi masih perlu diakselerasi secara maksimal dalam lima tahun ke depan menuju 2030.
Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tercatat turun drastis dari 346 menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup pada periode 2010 hingga 2020. Namun, angka tersebut dinilai masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 maupun SDGs yang menetapkan target masing-masing 77 dan 70 per 100.000 kelahiran hidup.
Intervensi Anggaran dan Fokus Program
Untuk menunjang akselerasi tersebut, program Siklus 11 disiapkan dengan estimasi anggaran sebesar USD 38,5 juta. Implementasi program ini akan memprioritaskan intervensi di wilayah dengan kesenjangan tinggi dan masyarakat dalam situasi rentan.
Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Hassan Mohtashami, menjelaskan bahwa siklus ini menandai transisi penting. Fokus kerja sama bergeser dari sekadar penyediaan layanan menuju penguatan kebijakan dan sistem yang berkelanjutan untuk mengubah norma sosial di masyarakat.
Program ini mencakup empat keluaran utama, di antaranya penguatan kapasitas layanan kesehatan reproduksi dan perencanaan terpadu guna menurunkan kematian ibu. Selain itu, program juga menyasar penguatan produksi data kependudukan serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
Melalui kemitraan strategis dengan berbagai sektor, investasi SDM ini diharapkan mampu mengoptimalkan bonus demografi pada puncak usia produktif tahun 2030. Hal ini sekaligus akan memperkuat peran kepemimpinan global Indonesia melalui platform Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (SSTC).
Disarikan dari sumber resmi infopublik.id