Pemkab Tanah Datar Siapkan Strategi Pertanian Hadapi Kemarau Ekstrem 2026

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatra Barat, memperkuat kesiapan menghadapi potensi kemarau ekstrem tahun 2026 guna menjaga ketahanan pangan. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi program pertanian dan percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepastian tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait mitigasi kekeringan. Langkah utamanya adalah mempercepat realisasi program demi menjaga stabilitas ketersediaan pangan masyarakat. Pihaknya juga akan mengajukan tambahan program untuk mengantisipasi dampak buruk dari potensi kemarau panjang tersebut.

"Kami di daerah siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, termasuk percepatan penyerapan anggaran," ujar Ahmad. Salah satu langkah strategis yang akan segera dieksekusi adalah penguatan sistem irigasi menggunakan teknologi pompanisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan pasokan air bagi lahan pertanian masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Dukungan Anggaran Rp36 Miliar

Selain pompanisasi, Pemkab Tanah Datar telah mengusulkan berbagai program pendukung infrastruktur pertanian lainnya ke pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup pemeliharaan jaringan irigasi tersier, pembangunan DAM parit, serta pengembangan irigasi perpompaan dan perpipaan.

Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa total dukungan anggaran sektor pertanian dari APBN 2026 mencapai sekitar Rp36 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan untuk 10 kegiatan utama yang berfokus pada mitigasi bencana kekeringan. "Program ini meliputi pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi sawah terdampak bencana, optimalisasi lahan, hingga bantuan benih," jelas Sri.

Seluruh kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani yang ada di wilayah Tanah Datar. Dana bantuan akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing kelompok tani penerima manfaat. Pendekatan ini diyakini mampu mempercepat pelaksanaan kegiatan di lapangan sekaligus meningkatkan partisipasi dan kemandirian petani.