Pemerintah dan UNICEF Luncurkan Program CPAP 2026-2030 untuk Masa Depan Anak Indonesia

Jakarta — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian PPN/Bappenas, bersama UNICEF resmi meluncurkan Country Programme Action Plan (CPAP) 2026–2030. Kolaborasi yang mengusung tema "Bersama untuk Setiap Anak Indonesia" ini bertujuan menjadikan anak sebagai prioritas utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menyampaikan apresiasi atas kemitraan strategis lintas sektor ini. Ia menilai program ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan wujud komitmen nyata agar anak Indonesia dapat tumbuh aman, sehat, dan bermartabat.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh melalui kebijakan yang responsif serta layanan yang terjangkau. Pendekatan terintegrasi ini sangat penting karena perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberdayaan perempuan.

"Pendekatan terintegrasi menjadi kunci, didukung kolaborasi lintas pihak, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh perempuan dan anak di seluruh Indonesia," ujar Arifah.

Investasi Masa Depan Bangsa

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyebut peluncuran CPAP 2026–2030 sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dokumen ini dirancang sebagai acuan agar program pemerintah berjalan terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi anak-anak.

Menurut Rachmat, anak merupakan investasi masa depan bangsa yang membutuhkan rancangan kebijakan secara komprehensif dan berbasis data. Fokus utama dari kebijakan tersebut adalah penguatan layanan dasar serta sinergi erat lintas sektor.

Komitmen Pembangunan Berbasis Anak

Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, menegaskan bahwa peluncuran CPAP 2026–2030 adalah tonggak penting dalam komitmen pembangunan berbasis anak. Program ini bertujuan memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal dalam proses pembangunan negara.

Implementasi program nantinya akan difokuskan pada penguatan sistem, pemanfaatan data berbasis bukti, optimalisasi desentralisasi, serta peningkatan inklusi. Melalui sinergi kuat antara pemerintah dan mitra pembangunan, diharapkan lahir kebijakan dan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan anak Indonesia.