Pemerintah Percepat Operasional Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus mempercepat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah percepatan ini didorong melalui Rapat Koordinasi di Jakarta pada Senin (20/4/2026). Program tersebut melibatkan langsung para kepala desa dan pengurus koperasi agar berjalan secara berkelanjutan dan berdampak nyata.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah desa. Pelibatan sejak awal ini menjadi langkah strategis agar desa siap melanjutkan operasional setelah masa pendampingan berakhir.

"Desa dan pengurus koperasi perlu dilibatkan sejak awal agar memiliki pemahaman dan rasa memiliki terhadap program ini," ujar Yandri. Ia juga mengusulkan sosialisasi masif secara virtual untuk memastikan pemahaman mekanisme operasional, alur distribusi, dan manajemen koperasi di tingkat desa.

Target Operasional dan Fungsi Koperasi

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa koordinasi lintas kementerian terus diperkuat untuk mempercepat implementasi. Berdasarkan data terkini, sebanyak 5.714 unit KDKMP telah selesai dibangun. Sementara itu, 35.408 titik lahan telah disiapkan dan 25.625 titik lainnya sedang dalam proses pembangunan.

"Ini program yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga harus kita tuntaskan tahun ini," tegas Zulkifli. Pemerintah menargetkan sekitar 30.000 KDKMP sudah mulai beroperasi pada Juni hingga Juli 2026, sehingga manfaat ekonominya dirasakan luas pada 2027.

KDKMP tidak sekadar dirancang menjadi koperasi biasa, melainkan pusat distribusi dan penggerak ekonomi desa. Fungsinya mencakup penyediaan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis, distribusi pupuk dan LPG, serta penyaluran bantuan sosial.

Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ke depan, KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mendorong kemandirian dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.