Mendes PDT Dorong Optimalisasi Potensi Desa untuk Percepat Pembangunan di NTB

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong optimalisasi potensi desa untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Kamis (16/4/2026).

Yandri menegaskan bahwa potensi desa adalah faktor utama yang harus dimanfaatkan secara maksimal guna menjawab persoalan di masyarakat. Ia meminta agar semua desa dipetakan secara akurat sesuai potensinya masing-masing. Langkah ini diyakini mampu menjadikan desa-desa di NTB lebih mandiri dan membanggakan ke depannya.

Optimalisasi potensi desa juga sejalan dengan realisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Yandri meminta agar keberadaan KDMP disinergikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tanpa perlu dipertentangkan. Kolaborasi kedua instrumen ekonomi ini penting agar seluruh keuntungan dapat dikembalikan untuk kesejahteraan warga desa.

Tata Kelola Desa dan Penurunan Kemiskinan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola desa. Tata kelola yang baik dinilai menjadi fondasi utama dalam memperkuat perekonomian masyarakat setempat. Jika tata kelola terus membaik, angka kemiskinan di daerah dapat ditekan secara signifikan.

Mensos menambahkan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Sinergi lintas sektor ini akan memastikan program pembangunan berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan bahwa berbagai program kolaboratif telah membuahkan hasil positif. Tingkat kemiskinan di wilayah NTB tercatat berhasil turun dari 17,05 persen pada 2014 menjadi 11,38 persen pada 2025.

Acara Musrenbang ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari kementerian maupun daerah. Hadir di antaranya Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Tabrani, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nugroho Setijo Nagoro, serta Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota.