Pemprov Sulteng Perkuat Layanan Aduan Antisipasi Hoaks Program MBG

PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memperkuat layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penguatan layanan tersebut dibahas saat kunjungan dinas Badan Gizi Nasional (BGN) ke kantor DPMPTSP Sulteng di Palu, Kamis (16/4). Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah di daerah.

Keterlibatan Satgas dan Penanganan Terpadu

Upaya antisipasi hoaks ini dilakukan dengan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) khusus. Satgas akan menindaklanjuti setiap aduan masyarakat secara lebih intensif melalui dukungan dari pihak sekretariat dan bidang teknis.

Mekanisme penanganan terpadu ini diharapkan dapat mempercepat klarifikasi informasi yang beredar. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pendampingan yang tepat terhadap setiap laporan yang masuk ke layanan pengaduan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa penguatan kanal pengaduan ini sangat penting bagi kelancaran program. "Kunjungan ini sekaligus memastikan bahwa setiap aduan masyarakat dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan berbasis data yang valid," ujar perempuan yang akrab disapa Hida tersebut.

Koordinasi Lintas Instansi

Hida menambahkan, keberadaan tim khusus dalam Satgas merupakan strategi utama dalam merespons isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Setiap informasi yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti secara terstruktur oleh sekretariat DPMPTSP bersama bidang teknis terkait.

Dalam pelaksanaannya, aduan masyarakat yang bersifat teknis akan langsung diarahkan ke dinas terkait. Hal ini bertujuan agar penanganan masalah lebih spesifik, berjalan efektif, dan tidak menumpuk di satu pintu layanan saja.

Selain penanganan langsung, penguatan koordinasi lintas instansi juga menjadi fokus utama pemerintah. Langkah ini memastikan bahwa seluruh informasi publik terkait pelaksanaan program MBG di daerah telah melalui proses verifikasi yang akurat.