Pemkab Sambas Perkuat Validasi Data Sosial agar Bansos Tepat Sasaran

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas, Kalimantan Barat, memperkuat validasi data sosial guna meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Upaya kolaboratif bersama BPJS Kesehatan ini diwujudkan melalui bimbingan teknis (bimtek) bagi operator data se-Kabupaten Sambas pada Rabu (15/4/2026).

Wakil Bupati Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi, menegaskan bahwa validasi dan verifikasi data adalah fondasi utama penyaluran bansos. "Pemkab Sambas terus berupaya meminimalisasi berbagai permasalahan sosial melalui perbaikan ketepatan data penerima bantuan," ujar Heroaldi.

Ia juga menekankan pentingnya implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Keberadaan data tunggal ini menjadi acuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas perlindungan sosial di daerah.

Peran Strategis Operator Desa

Pemutakhiran data secara berkelanjutan dikelola oleh pemerintah daerah dan desa melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG). Heroaldi menyebut peran operator di tingkat desa sangat krusial karena mereka paling memahami kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas, Budi Iswanto, menyatakan tingginya partisipasi dalam bimtek ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun sistem data yang terintegrasi. Budi turut mengimbau warga yang sudah mandiri secara ekonomi agar secara sukarela keluar dari program bansos.

"Dengan demikian, bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan," tambahnya. Melalui penguatan kapasitas ini, Pemkab Sambas berkomitmen menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang adil dan berbasis data akurat.