Transformasi Digital Pertanahan: Pemerintah Percepat Implementasi Sertifikat Elektronik

Pemerintah terus mempercepat implementasi sertifikat elektronik sebagai bagian dari reformasi layanan pertanahan di Indonesia. Langkah strategis ini dibahas melalui Forum Bakohumas 2026 di Jakarta pada Rabu (15/4/2026) guna membangun kepercayaan publik di tengah tantangan literasi digital.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman lintas instansi. Menurutnya, humas pemerintah berperan krusial sebagai garda depan dalam mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat. Implementasi sertifikat elektronik yang dicanangkan sejak 2023 ini bukan sekadar digitalisasi, melainkan perubahan sistem menuju transparansi dan efisiensi.

"Forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi terkait penerapan Sertifikat Elektronik dan pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku," ujar Dalu. Sertifikat elektronik diharapkan mampu meminimalkan risiko sengketa, mempercepat layanan, sekaligus meningkatkan keamanan data kepemilikan tanah.

Tantangan Komunikasi Publik di Era Digital

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, mengingatkan bahwa perubahan pola komunikasi menuntut peran humas yang adaptif. Di era banjir informasi, pesan dari pemerintah tidak hanya harus akurat, tetapi juga mudah dipahami dan relevan.

"Humas pemerintah dituntut responsif terhadap dinamika informasi masyarakat. Penyebaran informasi harus masif dan tepat sasaran," ungkap Molly. Hal ini penting untuk mengantisipasi kesenjangan literasi digital yang berisiko memunculkan resistensi maupun disinformasi di tengah masyarakat.

Sinergi dan Strategi Lintas Instansi

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Kementerian ATR/BPN menginisiasi Forum Bakohumas yang melibatkan 100 perwakilan humas dari berbagai kementerian dan lembaga. Melalui forum ini, para peserta dibekali pemahaman teknis dan strategi komunikasi agar manfaat sertifikat elektronik tersampaikan secara utuh.

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi adalah kunci utama. Sinergi ini dibutuhkan agar pesan pemerintah terkait reformasi agraria tidak terfragmentasi saat diterima oleh publik.

"Forum ini menjaga konsistensi komunikasi agar masyarakat menerima informasi yang sama dan tidak menimbulkan kebingungan," jelas Shamy. Transformasi digital pertanahan kini berada pada fase krusial untuk memastikan masyarakat memahami, menerima, dan memanfaatkan layanan digital tersebut.