Pemerintah Jamin Pasokan Energi Aman, Genjot Kapasitas Kilang dan Biodiesel

Pemerintah menjamin pasokan energi nasional akan tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat di tengah ketidakpastian global. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada Selasa (14/4/2026), sebagai langkah menjaga kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi.

Bahlil menjelaskan, ketahanan energi bukan hanya tentang pasokan, tetapi juga terkait fondasi ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan impor secara bertahap. Salah satu caranya adalah meningkatkan kapasitas kilang domestik dan menggenjot hilirisasi.

Dalam upaya penguatan energi domestik tersebut, Kementerian ESDM mengembangkan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Langkah strategis ini diharapkan dapat menekan impor secara signifikan. Kendati demikian, proses ini diakui membutuhkan waktu dan investasi yang besar.

Tantangan Impor dan Geopolitik Global

Berdasarkan data pemerintah, Indonesia saat ini membutuhkan sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sedangkan produksi domestik baru mencapai 605 ribu barel per hari. Kondisi ini membuat Indonesia masih bergantung pada impor hingga hampir satu juta barel per hari. Sekitar 20 hingga 25 persen pasokan impor tersebut melewati Selat Hormuz yang kini terdampak ketegangan geopolitik.

Meski begitu, peningkatan kapasitas kilang domestik, termasuk di Balikpapan, serta implementasi program biodiesel telah membuahkan hasil positif. Indonesia saat ini dipastikan telah berhasil menghentikan impor solar sepenuhnya. Bahlil menyebutkan bahwa tantangan tersisa saat ini berada pada komoditas bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar global.

Target Biodiesel B50 Tahun 2025

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menargetkan penerapan campuran kelapa sawit sebesar 50 persen (B50) terhadap bahan bakar solar mulai tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan Presiden dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Prabowo menegaskan bahwa langkah percepatan tersebut sangat krusial untuk masa depan ketahanan energi. Kebijakan B50 diyakini akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi berbagai ketidakpastian pasokan energi di tingkat global.