Kemendikdasmen Percepat Pemenuhan dan Kesejahteraan Guru Nasional

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan guru demi pemerataan layanan pendidikan nasional. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam rapat koordinasi di Lampung pada Senin (13/4/2026).

Kebijakan pendidikan saat ini diarahkan pada visi Pendidikan Bermutu untuk Semua. Nunuk menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapat layanan pendidikan yang layak serta kesempatan mengembangkan potensi tanpa diskriminasi.

Tantangan Pensiun dan Nasib Guru Honorer

Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik hingga kini masih menjadi isu krusial di dunia pendidikan. Setiap tahunnya, sekitar 70 hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun, sementara kebutuhan pengajar terus meningkat.

Kondisi ini menyebabkan kekurangan guru terakumulasi secara nasional sehingga pemerintah menjadikannya sebagai prioritas utama. Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan pentingnya peran guru non-ASN untuk menjaga keberlangsungan proses pembelajaran.

Nunuk memastikan bahwa institusi pendidikan di daerah masih sangat membutuhkan tenaga guru honorer. Para guru honorer tersebut diimbau untuk tidak dirumahkan karena memiliki kontribusi penting di lingkungan sekolah.

Peningkatan Kualitas dan Kualifikasi Akademik

Selain memenuhi jumlah pengajar, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas melalui percepatan sertifikasi dan kualifikasi akademik. Saat ini, capaian sertifikasi guru secara nasional diklaim telah melampaui angka 92 persen.

Bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi sarjana (S1) atau diploma empat (D4), pemerintah telah menyiapkan program beasiswa percepatan kompetensi. Di tengah keterbatasan anggaran, pelatihan berbasis komunitas lewat kelompok kerja guru juga diperkuat agar peningkatan kapasitas berjalan secara kolaboratif.

Sinergi Pusat dan Daerah

Rapat koordinasi di Lampung ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, turut menyatakan dukungan penuh terhadap transformasi pendidikan dan penguatan peran guru.

Menurut Jihan, pendidikan adalah instrumen utama pembangunan manusia sehingga peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas bersama. Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah membebaskan biaya komite SMA negeri dan mengembangkan berbagai program inovatif guna memperluas akses pendidikan.

Meski demikian, distribusi guru yang belum merata serta kesenjangan akses di wilayah tertinggal masih menjadi tantangan bersama. Melalui sinergi yang makin kuat, pemerintah optimistis mutu pembelajaran dan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dapat segera terwujud.