Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Kenaikan Harga Plastik Imbas Konflik Geopolitik

Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan langkah strategis untuk merespons lonjakan harga bahan baku plastik akibat konflik geopolitik. Strategi ini dirancang untuk melindungi keberlangsungan bisnis pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih sangat tinggi, yakni mencapai 55 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen distribusi bahan baku berupa nafta melewati jalur Selat Hormuz yang kini terdampak konflik geopolitik.

Diversifikasi Pasokan Jangka Pendek

Menghadapi situasi ini, Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan solusi jangka pendek. Pemerintah membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang relatif stabil, seperti Afrika, India, dan Amerika.

"Proses administrasi sedang disiapkan agar distribusi bahan baku dapat segera berjalan," kata Maman melalui keterangan resminya, Jumat (10/4/2026). Menurutnya, kondisi ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi ketergantungan impor dari wilayah berisiko tinggi sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional.

Dorong Penggunaan Bioplastik

Untuk strategi jangka panjang, pemerintah mendorong transformasi menuju penggunaan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berbasis sumber daya domestik. Komoditas seperti bambu, rumput laut, dan singkong dinilai berpotensi besar diolah menjadi bioplastik pengganti nafta.

"Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal," ungkap Maman. Ia mengakui, bahan baku alternatif tersebut sudah dimanfaatkan, namun keterbatasan pasar membuat biaya produksinya masih relatif tinggi.

Dengan dorongan kebijakan yang tepat, permintaan bioplastik diyakini dapat meningkat sehingga menekan biaya produksi. Apalagi, sejumlah pengusaha UMKM telah sukses memproduksi plastik berbasis rumput laut hingga mampu menembus pasar ekspor.

Kebijakan Pendukung dan Peran Masyarakat

Pemerintah berkomitmen memperkuat dukungan terhadap inisiatif produksi bioplastik agar skalanya meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan domestik. Berbagai kebijakan pendukung sedang dikaji, mulai dari subsidi penggunaan bioplastik hingga penguatan rumah kemasan bersama.

Selain itu, pemerintah akan menerapkan prinsip pengurangan penggunaan plastik serta memberikan pelatihan dan pendampingan gaya hidup ramah lingkungan. Di sisi lain, masyarakat diimbau ikut berperan aktif mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan praktik daur ulang guna menjaga kelestarian lingkungan.