Wamenkomdigi: Tantangan Utama AI Bukan Teknologi, melainkan Regulasi Etika

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam tata kelola kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) saat ini adalah merumuskan nilai etika menjadi regulasi yang mengikat. Pernyataan ini disampaikannya dalam audiensi bersama Globethics di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/5/2026).

Menurut Nezar, etika murni tidak memiliki kekuatan hukum sehingga perlu dituangkan dalam regulasi bersanksi tegas. Tanpa dasar hukum yang kuat, pedoman etika tidak dapat menindak pelanggaran secara efektif dalam operasional teknologi digital.

“Tantangannya dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh ia bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi, karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan imperatif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” jelasnya.

Kepedulian Industri Terhadap Etika

Lebih lanjut, Wamenkomdigi mengungkapkan bahwa sebelumnya tidak semua perusahaan teknologi menganggap etika sebagai faktor penting untuk dimitigasi. Namun, kesadaran industri teknologi global kini dinilai mulai tumbuh perlahan.

Indikasi kemajuan tersebut terlihat dari langkah perusahaan teknologi yang mulai merekrut lulusan humaniora dan filsafat. Tenaga ahli ini bertugas khusus untuk mengevaluasi produk digital yang bersentuhan langsung dengan aktivitas manusia.

“Sekarang risiko etis menjadi salah satu kategori dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hierarki risiko mereka, jadi itu satu kemajuan menurut saya,” ujar Nezar menanggapi tren positif tersebut.

Potensi Konflik Nilai Budaya

Aspek etika dinilai semakin krusial karena teknologi AI berpotensi memunculkan konflik nilai, norma, dan visi yang sangat fundamental di tengah masyarakat. Hal ini terutama disebabkan oleh besarnya pengaruh dominasi budaya asing dalam pengembangan sistem AI mutakhir.

Sebagian besar model kecerdasan buatan generatif berbasis Large Language Model (LLM) saat ini dikembangkan oleh negara-negara Barat. Kondisi ini membuat nilai-nilai yang tertanam dalam sistem tersebut belum tentu selaras dengan budaya masyarakat Indonesia.

“Konflik nilai itu sangat mungkin terjadi dalam pemrosesan data dan juga pengambilan keputusan yang dibuat oleh AI ini,” tambah Nezar.

Merespons berbagai tantangan tersebut, Nezar mendukung penuh rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan global agar etika memiliki posisi strategis dalam tata kelola AI masa depan.