Kepala BPJPH Sebut Perguruan Tinggi Kunci Utama Ekosistem Halal Nasional

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan pilar utama dalam penguatan ekosistem halal nasional. Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Awards 2026 di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, pada Selasa (5/5/2026). Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu secara konkret mendorong daya saing produk halal Indonesia di tingkat global.

Pengembangan sektor halal saat ini dinilai tidak bisa lagi hanya dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan kolaborasi yang sangat kuat dan terintegrasi antara pemerintah, perguruan tinggi, serta dunia industri. Dalam hal ini, kampus memiliki peran strategis sebagai jembatan penghubung antara perumusan kebijakan, riset akademis, dan implementasi di lapangan.

"Universitas menjadi bagian penting karena memiliki laboratorium sebagai basis pemeriksaan halal. Peran ini kita dorong sebagai mata rantai ekosistem," ujar pria yang akrab disapa Babe Haikal tersebut di Kampus Universitas Brawijaya.

Kebutuhan Halal Tingkat Global

Babe Haikal menambahkan bahwa produk halal kini telah berkembang menjadi kebutuhan esensial masyarakat global lintas negara. Terdapat tiga prinsip utama dalam ekosistem halal, yakni transparansi, keterlacakan (traceability), dan keterpercayaan (trustability). Ketiga prinsip dasar ini menjadikan label halal sebagai sebuah nilai tambah yang bermutu tinggi.

Pengakuan terhadap jaminan produk halal juga makin meluas, termasuk di daratan Eropa yang mulai menganggapnya sebagai standar makanan elite. Menyikapi tren ini, pemerintah menargetkan Indonesia dapat diakui sebagai ekosistem halal nomor satu di dunia pada penghujung tahun 2027 mendatang.

Sejalan dengan visi tersebut, Rektor Universitas Brawijaya, Widodo, menyatakan kesiapan penuh institusinya sebagai pionir penggerak halal. Universitas Brawijaya telah mempelopori riset dan menyediakan fasilitas laboratorium berstandar ISO 17025 yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kampus ini juga tercatat sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sendiri.

Dukungan Pemerintah Daerah

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, turut menegaskan komitmen wilayahnya sebagai salah satu motor penggerak ekosistem halal nasional. Saat ini, Provinsi Jawa Timur telah menampung 15 dari total 124 LPH berskala nasional. Terdapat pula 17.775 pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang aktif beroperasi dan tersebar di wilayah tersebut.

Wagub Emil menjelaskan bahwa jaminan ketersediaan bahan baku halal sangat penting, mengingat tingginya potensi ekonomi pada sektor pengolahan. "Jawa Timur memproduksi fashion berbasis kulit sapi hingga produk pangan seperti kerupuk rambak, sehingga jaminan rantai industri yang halal menjadi sangat krusial," jelasnya.

Ke depannya, penguatan ekosistem halal ini akan terus diakselerasi melalui dukungan regulasi, infrastruktur, dan perluasan layanan sertifikasi halal secara masif. Langkah sistematis ini diharapkan secara nyata dapat meningkatkan kualitas serta daya saing seluruh produk Indonesia di kancah perdagangan internasional.