Pemerintah Percepat Penanganan TBC Menyusul Temuan 241 Ribu Kasus

Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus mempercepat langkah penanganan penyakit tuberkulosis (TBC) akibat tingginya angka penularan di masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) Muhammad Qodari, dalam jumpa pers di Jakarta pada Rabu (5/5), mengungkapkan bahwa temuan kasus TBC telah mencapai 241.000 kasus berdasarkan data hingga 3 Mei 2026.

Menurut Qodari, percepatan penanganan ini sangat krusial karena capaian pengobatan belum memenuhi target yang ditetapkan secara nasional. "Inisiasi pengobatan baru mencapai 84 persen dari target 95 persen, dan keberhasilan pengobatan berada di angka 80 persen dari target 90 persen," tegasnya.

Strategi Skrining dan Deteksi Dini

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah strategis yang berjalan secara simultan. Salah satunya adalah pengintegrasian skrining TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat luas maupun kalangan pekerja.

Skrining khusus bagi pekerja saat ini telah berhasil dilaksanakan di 16 kementerian dan lembaga. Program deteksi dini ini direncanakan akan segera diperluas ke 50 instansi kementerian dan lembaga lainnya guna memaksimalkan pelacakan kasus di lingkungan pemerintahan.

Di tingkat fasilitas kesehatan dasar, penguatan kapasitas deteksi Puskesmas ditingkatkan melalui penyediaan alat Near Point of Care Testing (NPOCT) dan pemeriksaan X-ray yang dijadwalkan pada semester kedua tahun ini. Selain itu, pelacakan kontak terintegrasi CKG juga telah menjangkau 5.500 sasaran di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat sepanjang April hingga Mei 2026.

Desa Siaga dan Perbaikan Hunian

Pemerintah turut mendorong tindakan preventif dari hulu dengan membentuk desa siaga TBC sebagai wujud pemberdayaan masyarakat. Saat ini, sebanyak 6.484 desa dan kelurahan di 23 provinsi telah aktif melakukan pencegahan mandiri melalui kegiatan skrining, pendampingan pengobatan, hingga dukungan pemenuhan gizi.

Qodari menyebutkan bahwa cakupan saat ini baru mewakili 9 persen dari total sekitar 70 ribu desa di seluruh Indonesia. Ke depannya, pemerintah menargetkan pembentukan desa siaga TBC ini dapat mencapai porsi 30 persen secara nasional.

Selain intervensi medis, perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal juga digenjot dengan menargetkan renovasi 8.000 rumah pasien TBC sepanjang tahun 2026 di wilayah berisiko tinggi. Hingga saat ini, sebanyak 5.453 hunian tidak sehat telah diusulkan perbaikannya melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru) demi memutus mata rantai penularan.

Langkah penanganan TBC tersebut turut diperkuat melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian terkait dan seluruh kepala daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. "Di balik setiap anak yang diskrining, ada harapan perbaikan masa depan kita. Di balik setiap pasien yang diobati, ada keluarga yang terlindungi," pungkas Qodari.