KDKMP Jatim Tembus 8.494 Unit, Bappeda Fokus Optimalkan Operasional

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mencatat keberhasilan pembentukan 8.494 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Jatim, Andrio Himawan Wahyu Aji, di Surabaya pada Senin (4/5/2026). Meskipun target kelembagaan telah tercapai penuh, operasional koperasi tersebut diakui masih berjalan secara bertahap.

Dari total pembentukan tersebut, terdapat 7.721 Koperasi Desa Merah Putih dan 773 Koperasi Kelurahan Merah Putih. Andrio menyebutkan bahwa capaian ini menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan proses pembentukan tercepat secara nasional. Namun, hingga 8 April 2026, tercatat baru 1.072 KDKMP yang aktif beroperasi dengan total 1.371 gerai usaha.

Kondisi operasional yang bertahap ini dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menekankan pada percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan fasilitas koperasi. "Fokus saat ini adalah pembangunan gerai, tercatat 1.170 titik sudah selesai dan 1.982 lainnya masih dalam proses pembangunan," jelas Andrio.

Dampak Positif dan Tantangan SDM

Meski masih berada pada tahap awal hingga menengah, program KDKMP telah memberikan hasil nyata di berbagai daerah. Keanggotaan koperasi melonjak drastis dari 6.095 orang menjadi 158.974 anggota. Salah satu keberhasilan menonjol dicatatkan oleh KDMP Sidomulyo di Kabupaten Jember yang berhasil mengekspor 16 ton kopi ke Brunei, Singapura, dan Hong Kong.

Keberhasilan serupa juga dialami oleh KDMP Rengel di Tuban melalui konsep ekonomi sirkular desa serta perkembangan positif pada KDMP Pucangan. Untuk mendukung keberlanjutan program ini, Perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Aisyah, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). "Sebanyak 16.167 pengurus koperasi telah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan," ujarnya.

Sinergi Lintas Sektor untuk Masa Depan Koperasi

Tantangan lain yang masih dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan progres lambat di beberapa wilayah seperti Kabupaten Bangkalan. Saat ini, pendanaan program didominasi oleh APBD dan APBN, sementara keterlibatan swasta terbatas pada kemitraan distribusi dan pendampingan. Ke depan, Pemprov Jatim berencana mengintegrasikan KDKMP dengan program OPOP dan desa wisata agar dampaknya lebih maksimal.

Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang tidak menentu, penguatan ekosistem koperasi yang adaptif menjadi prioritas utama. Bappeda Jatim menargetkan 80 persen KDKMP mampu menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2026 sebagai indikator koperasi yang aktif dan sehat. Langkah korektif akan terus dilakukan melalui sinergi Tim Satgas Percepatan Pembentukan KDKMP Jawa Timur agar koperasi menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.